Jakarta — Tahun 2025 menjadi babak penting dalam perjalanan perjuangan PP FSP KEP SPSI. Ia bukan sekadar penanda waktu, melainkan ruang refleksi atas jalan panjang yang ditempuh: penuh dinamika, tekanan, harapan, dan pembelajaran kolektif. Dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, perubahan kebijakan ketenagakerjaan, serta meningkatnya kompleksitas relasi industrial, perjuangan serikat pekerja diuji tidak hanya pada kekuatan mobilisasi, tetapi juga pada keteguhan arah dan konsistensi nilai.
Sepanjang 2025, PP FSP KEP SPSI berdiri di garis depan dalam mengawal isu-isu strategis ketenagakerjaan. Perjuangan pengupahan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) menjadi medan utama yang memperlihatkan ketegangan antara logika pasar dan tuntutan keadilan sosial. Di berbagai daerah, suara pekerja kerap berhadapan dengan kepentingan modal dan kebijakan yang minim keberpihakan. Namun di tengah keterbatasan tersebut, konsistensi advokasi serta kehadiran aktif serikat dalam forum-forum resmi membuktikan bahwa buruh tidak diam, tidak menyerah, dan tidak tercerabut dari haknya untuk didengar.
Tahun 2025 juga menegaskan bahwa perjuangan tidak selalu identik dengan turun ke jalan semata. Konsolidasi organisasi, penguatan kader, pendidikan hubungan industrial, serta kerja-kerja advokasi hukum menjadi fondasi penting. PP FSP KEP SPSI terus membangun kesadaran bahwa serikat pekerja bukan hanya alat perlawanan, tetapi juga instrumen pendidikan dan perlindungan jangka panjang bagi anggotanya. Dalam konteks ini, penguatan struktur organisasi dari tingkat pusat hingga unit kerja menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi perjuangan.
Namun refleksi yang jujur juga menuntut keberanian untuk melihat kekurangan. Fragmentasi gerakan, tekanan internal di tingkat basis, serta masih lemahnya literasi hukum dan kebijakan di sebagian anggota menjadi pekerjaan rumah besar. Tidak semua perjuangan berbuah kemenangan, dan tidak semua aspirasi mampu diwujudkan dalam kebijakan konkret. Justru dari kegagalan dan keterbatasan itulah daya tahan organisasi diuji: apakah berhenti, atau belajar dan melangkah lebih matang.
Di sisi lain, sejumlah isu baru dan strategis mulai mengemuka sepanjang 2025. Transisi energi yang adil (just transition), perlindungan dari kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, hingga tantangan digitalisasi ketenagakerjaan menuntut serikat untuk beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. PP FSP KEP SPSI dihadapkan pada tuntutan untuk tidak hanya bersikap reaktif, tetapi proaktif membangun narasi, memperluas aliansi, serta memastikan setiap perubahan kebijakan tidak mengorbankan martabat pekerja.
Catatan Akhir Tahun 2025 yang Tidak Kalah Penting
Selain dinamika perjuangan di lapangan, terdapat sejumlah agenda strategis yang menjadi catatan penting PP FSP KEP SPSI sepanjang tahun 2025, antara lain:
1. Mengawal proses pembentukan undang-undang ketenagakerjaan yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Cipta Kerja, sesuai dengan perintah Putusan Pengujian Undang-Undang (PUU) Nomor 168 Mahkamah Konstitusi. Pengawalan ini dilakukan untuk memastikan regulasi baru benar-benar berpihak pada perlindungan dan kepastian kerja bagi pekerja.
2. Melaksanakan uji materiil (judicial review) terhadap Undang-Undang P2SK, khususnya terkait pengaturan pensiun bagi pekerja swasta, yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan jaminan hari tua yang layak.
3. Mendorong dan menempatkan calon Hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di berbagai daerah di Indonesia, sebagai bagian dari upaya memperkuat akses keadilan bagi pekerja dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, bagi para anggota.
4. Mengupayakan keterwakilan dalam posisi direksi dan dewan pengawas BPJS Ketenagakerjaan serta BPJS Kesehatan, guna memastikan pengelolaan jaminan sosial berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan peserta.
5. Mengawal pelaksanaan upah minimum kabupaten/kota dan provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025, agar keputusan pemerintah benar-benar dilaksanakan di lapangan dan tidak dilanggar oleh pengusaha.
Menatap Tahun Berikutnya
Refleksi akhir tahun 2025 pada akhirnya mengajarkan satu hal mendasar: perjuangan serikat pekerja adalah maraton, bukan sprint. Ia membutuhkan kesabaran, disiplin organisasi, serta keyakinan ideologis bahwa keadilan sosial tidak akan datang dengan sendirinya. Keadilan harus diperjuangkan, dirawat, dan diwariskan.
Menutup tahun 2025, PP FSP KEP SPSI melangkah dengan bekal pengalaman baik manis maupun pahit sebagai energi untuk tahun-tahun berikutnya. Dengan solidaritas yang terus dipupuk, kesadaran yang diperluas, serta keberanian untuk terus berbenah, perjuangan buruh akan tetap hidup. Sebab selama ketidakadilan masih ada, dan selama suara pekerja masih dibungkam, perjuangan serikat tidak pernah selesai ia hanya berganti bentuk, tetapi tidak pernah kehilangan makna.
