Jakarta — Perlindungan hak anak magang menjadi perhatian utama dalam kegiatan Law Fair Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Esa Unggul yang digelar di Gedung A Universitas Esa Unggul, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (15/1/2026).
Dalam agenda Seminar Nasional dan Job Fair bertema “Magang dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan: Menguak Tantangan Hukum dan Meraih Peluang Karir”, R. Abdullah menegaskan bahwa praktik magang tidak boleh dijadikan ruang abu-abu yang membuka peluang eksploitasi terhadap tenaga kerja muda.
R. Abdullah yang menjabat sebagai Wakil Presiden KSPSI AGN serta Ketua Umum PP FSP KEP SPSI menyatakan, meskipun magang bukan hubungan kerja penuh, negara telah mengatur secara jelas hak-hak peserta magang, termasuk uang saku, jaminan sosial, dan sertifikasi.
“Magang tidak boleh dipahami sebagai kerja gratis. Regulasi sudah ada, tantangannya adalah pengawasan dan keberanian untuk menegakkan aturan,” kata R. Abdullah dalam pemaparannya.
Ia menilai, rendahnya pemahaman hukum ketenagakerjaan di kalangan mahasiswa dan lulusan baru kerap membuat peserta magang berada pada posisi rentan. Karena itu, edukasi hukum sejak dini dinilai penting untuk membentuk tenaga kerja yang kritis dan memiliki daya tawar saat memasuki dunia kerja.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas Esa Unggul melalui LKBH tersebut tidak hanya berfokus pada diskusi akademik, tetapi juga dirancang sebagai job fair bidang hukum guna mempertemukan mahasiswa dan lulusan fakultas hukum dengan dunia kerja.
Antusiasme peserta terlihat tinggi sepanjang acara berlangsung. Tercatat tidak kurang dari 150 mahasiswa mengikuti seminar nasional ini dan aktif terlibat dalam sesi diskusi serta tanya jawab dengan para narasumber.
Selain R. Abdullah, seminar ini juga menghadirkan narasumber dari unsur pemerintah dan akademisi, yakni Muhyidin Martain, S.Sos., M.Si. dari Bappenas, serta Elok Hikmawati, S.H., M.H., dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
Penyelenggara berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya praktik magang yang lebih adil, manusiawi, dan sesuai ketentuan hukum, sekaligus membuka peluang karier yang lebih transparan bagi generasi muda, khususnya di bidang hukum dan ketenagakerjaan.
