Serang, Anggaran Provinsi Banten yang seharusnya menjadi penopang pendidikan anak-anak, kini disinyalir menjadi ladang korupsi. Lembaga DPP Front Pemantau Kriminalitas (DPP-FPK) mengungkap skandal besar: 11.000 data siswa SMA fiktif tercatat dalam sistem Dapodik Kemendikbud, yang diduga digunakan untuk menggelembungkan dana BOS hingga Rp17 Miliar.
“Ini bukan sekadar kelalaian — ini perampokan anggaran negara berkedok pendidikan. Dapodik jangan dijadikan ladang subur bagi mafia anggaran untuk merampok hak pendidikan anak-anak.”
— Deni Debus, Direktur Eksekutif DPP-FPK
Sistem yang seharusnya terintegrasi dengan data kependudukan justru gagal memfilter data palsu, membuktikan validasi hanya formalitas di atas kertas tanpa verifikasi nyata.
⚖️ TUNTUTAN TEGAS DPP-FPK:
1. 🚫 Copot Kepala Dinas Pendidikan Banten
2. 🚫 Copot Kabid & Kasi SMA yang bertanggung jawab atas verifikasi data
3. 🔍 Audit menyeluruh seluruh data Dapodik & penggunaan dana BOS
4. 📑 Serahkan ke aparat penegak hukum untuk usut tuntas dugaan korupsi
5. 🛡️ Perbaiki sistem validasi agar tidak ada lagi “siswa siluman”
📢 SERUAN KEPADA GUBERNUR ANDRA SONI
Rakyat Banten menanti: Apakah anggaran rakyat akan terus duduk di atas oleh oknum koruptor, atau Anda akan bersih-bersih birokrasi?
Hentikan Korupsi!
Kembalikan Hak Pendidikan Anak Banten!
